Peran Negara Dalam Keuangan Publik Islam: Perspektif Al-Mawardi Dan Tanggung Jawab Kepemimpinan
- https://www.pajak.com/storage/2024/05/realisasi-apbn-rupiah-menguat-sepanjang-kuartal-i-2016-1bY-thumb-1280x720-1-1024x576.jpg
Olret –Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga muamalah, termasuk tata kelola ekonomi dan keuangan negara. Dalam khazanah klasik, pemikiran tentang keuangan publik telah dibahas secara mendalam oleh para ulama, salah satunya adalah Al-Mawardi melalui karya monumentalnya Al-Ahkam as-Sulthaniyyah.
Menurut Al-Mawardi, imamah atau kepemimpinan politik merupakan keniscayaan demi menjaga agama dan mengatur dunia. Negara bukan sekadar institusi administratif, melainkan instrumen moral untuk menjamin kesejahteraan kolektif. Karena itu, pengelolaan keuangan publik menjadi bagian integral dari tanggung jawab kepemimpinan.
Dalam perspektif ini, hadis “kullukum ra’in” yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim menjadi landasan etik bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Prinsip inilah yang menjadi fondasi pengelolaan zakat, ghanimah, kharaj, dan jizyah.
Tanggung Jawab Moral Pemimpin Dalam Keuangan Negara
Hadis “setiap kalian adalah pemimpin” menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah. Kata ra’in dalam hadis tersebut mengandung makna penggembala, yakni pihak yang merawat dan memastikan kesejahteraan yang dipimpin. Dalam konteks negara, pemimpin wajib memastikan distribusi kekayaan berjalan adil dan tidak menimbulkan ketimpangan.
Al-Qur’an dalam Surah At-Taubah ayat 103 memerintahkan, “Khudz min amwalihim shadaqah,” yang berarti negara melalui otoritasnya berhak memungut zakat. Ini menunjukkan bahwa sistem fiskal dalam Islam memiliki legitimasi wahyu dan tidak bersifat sukarela semata.
Dalam hukum positif Indonesia, prinsip tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat ditegaskan dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Dengan demikian, terdapat resonansi antara konsep klasik Islam dan konstitusi modern dalam menempatkan negara sebagai pelindung kepentingan publik.
Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Negara
Zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi instrumen fiskal publik. Dalam Surah At-Taubah ayat 60, Allah menetapkan delapan golongan mustahiq, menunjukkan bahwa distribusi zakat memiliki struktur sosial yang jelas dan terukur.
Kebijakan tegas Abu Bakar As-Shiddiq memerangi kelompok yang menolak zakat menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban publik yang melekat pada otoritas negara. Sikap ini juga didukung oleh Umar bin Khattab yang kemudian menyadari kebenaran kebijakan tersebut.
