Syarat Dan Kualitas Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Fiqh Dan Ketatanegaraan Modern
- https://dndsandyra.com/wp-content/uploads/2022/03/ilustrasi-pemimpin-by-pexels-yan-krukov.jpg
Olret – Kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah besar yang berdampak pada kehidupan agama dan dunia masyarakat. Karena beratnya tanggung jawab tersebut, para ulama merumuskan syarat-syarat ketat bagi seorang pemimpin agar mampu menunaikan kewajibannya secara adil dan efektif.
Dalam sejarah fiqh siyasah, tokoh-tokoh besar seperti Al-Mawardi, Ibnu Hazm, dan Wahbah al-Zuhaili memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kriteria pemimpin ideal. Pemikiran mereka menjadi fondasi teori politik Islam klasik.
Menariknya, banyak dari syarat tersebut tetap relevan dalam sistem ketatanegaraan modern. Prinsip integritas, kompetensi, dan legitimasi publik yang ditekankan ulama klasik memiliki kesesuaian dengan prinsip demokrasi konstitusional masa kini.
Konsep Keadilan Dan Integritas Moral
Jadilah Wanita yang Menanti Dalam Taat
- freepik.com
Al-Mawardi menekankan bahwa pemimpin harus memiliki sifat adil dalam arti luas. Keadilan bukan hanya dalam putusan hukum, tetapi juga dalam sikap, kebijakan, dan perlakuan terhadap rakyat. Tanpa keadilan, kekuasaan akan berubah menjadi tirani.
Integritas moral menjadi syarat utama. Seorang pemimpin harus menjaga amanah, menjauhi dosa besar, dan tidak melakukan kefasikan. Hal ini karena kebijakan publik yang lahir dari pribadi yang rusak akan melahirkan kerusakan sistemik.
Dalam sistem Indonesia, prinsip integritas tercermin dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Artinya, syarat moral yang ditegaskan ulama klasik tetap menjadi fondasi hukum modern.
Kompetensi Dan Kapasitas Keilmuan
Selain adil, pemimpin harus berilmu. Ilmu dibutuhkan agar mampu melakukan ijtihad dan mengambil keputusan strategis dalam menghadapi persoalan umat. Tanpa kapasitas intelektual, kepemimpinan akan berjalan tanpa arah.
Wahbah al-Zuhaili merangkum bahwa pemimpin harus memiliki kapasitas politik, militer, dan administratif. Kepemimpinan bukan sekadar simbol, melainkan kemampuan nyata dalam mengelola negara dan menghadapi tantangan.
Dalam konteks Indonesia, syarat kompetensi tercermin dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 6 yang mensyaratkan calon Presiden memenuhi kriteria tertentu serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Kekuatan Kepribadian Dan Kesehatan Fisik
Zodiak yang Sadar akan kesehatan
- freepik
Fiqh klasik juga mensyaratkan kesehatan jasmani dan fungsi indra yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan membutuhkan kesiapan fisik untuk menjalankan tugas berat dan mengambil keputusan cepat.
