Umar bin Khattab dan Fondasi Negara Hukum Islam: Keadilan, Administrasi, dan Etika Kekuasaan

Olret –Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah kedua umat Islam pada tahun 13 Hijriah setelah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pengangkatannya tidak lahir dari perebutan kekuasaan, melainkan melalui proses wasiat dan persetujuan para sahabat utama. Mekanisme ini mencerminkan tradisi politik Islam awal yang menekankan musyawarah, legitimasi moral, dan tanggung jawab publik. Sejak awal, Umar menyadari bahwa kekuasaan bukanlah kehormatan pribadi, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan umat.

Masa kepemimpinan Umar berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun dan sering dipandang sebagai periode konsolidasi negara Islam. Wilayah kekuasaan Islam meluas hingga Persia dan sebagian Romawi Timur, namun yang paling menonjol justru pembenahan sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Umar tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga membangun fondasi negara yang tertib, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Riwayat Hidup Umar bin Khattab dan Pembentukan Karakter Kepemimpinan

Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, salah satu kabilah Quraisy yang dikenal memiliki peran penting dalam urusan diplomasi dan hukum adat di Mekkah. Sejak muda, Umar telah ditempa dalam lingkungan yang keras, disiplin, dan menjunjung nilai keberanian serta kejujuran. Ia dikenal pandai membaca dan menulis, suatu kemampuan yang langka pada masa itu, sehingga membuatnya dihormati dalam pergaulan sosial dan politik Quraisy.

Masuk Islamnya Umar menjadi momentum penting dalam sejarah Islam. Setelah membaca ayat-ayat awal Surah Thaha, Umar mengalami perubahan mendasar dalam cara pandang hidupnya. Rasulullah SAW kemudian memberinya gelar Al-Faruq, yakni sosok yang mampu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Karakter ini kelak tercermin kuat dalam kepemimpinannya sebagai khalifah, di mana keadilan ditegakkan tanpa kompromi dan hukum dijadikan panglima tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Legitimasi Kekuasaan dan Prinsip Amanah dalam Pemerintahan Umar

Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak bersifat turun-temurun. Abu Bakar Ash-Shiddiq memilih Umar karena pertimbangan kapasitas, integritas, dan keberanian moralnya dalam menjaga agama dan persatuan umat. Keputusan ini kemudian dikonsultasikan kepada para sahabat, sehingga memperoleh legitimasi sosial dan politik yang kuat.

Prinsip amanah sebagai dasar kekuasaan ditegaskan dalam Al-Qur’an melalui firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58, Juz 5, yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan dengan adil. Umar menjadikan ayat ini sebagai pedoman utama dalam memerintah. Ia tidak segan dikritik oleh rakyat dan menempatkan dirinya sebagai pelayan umat, bukan penguasa yang kebal hukum.

Reformasi Administrasi Negara dan Penataan Kekuasaan

Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang meletakkan sistem administrasi negara secara terstruktur. Ia membagi wilayah Islam ke dalam beberapa provinsi dan menunjuk gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada pusat pemerintahan. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, Umar menetapkan standar moral yang tinggi bagi para pejabat dan tidak segan mencopot mereka jika terbukti melanggar keadilan.

Selain itu, Umar memisahkan fungsi peradilan dari kekuasaan eksekutif dengan menunjuk hakim-hakim independen. Langkah ini merupakan terobosan besar dalam sejarah pemerintahan Islam karena menjamin bahwa hukum ditegakkan secara objektif tanpa intervensi politik. Dalam perspektif hukum modern, kebijakan ini sejalan dengan prinsip independensi peradilan dan supremasi hukum sebagai ciri utama negara hukum.

Kebijakan Ekonomi dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Dalam bidang ekonomi, Umar bin Khattab mendirikan dan menguatkan peran Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Seluruh pemasukan negara, seperti zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah, dikelola secara transparan dan diarahkan untuk kepentingan publik. Umar memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kemewahan penguasa.

Kebijakan ekonomi ini sejalan dengan prinsip Al-Qur’an dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, Juz 28, yang menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar di kalangan orang kaya saja. Umar juga memberikan perhatian khusus kepada fakir miskin, anak yatim, dan kelompok rentan. Kisah Umar yang memanggul gandum sendiri untuk rakyat yang kelaparan mencerminkan kepemimpinan yang berempati dan berorientasi pada keadilan sosial.

Penegakan Hukum Tanpa Nepotisme dan Diskriminasi

Salah satu ciri paling menonjol dari kepemimpinan Umar bin Khattab adalah komitmennya terhadap penegakan hukum tanpa nepotisme. Ia menolak memberikan keistimewaan kepada keluarga atau pejabat, bahkan menghukum anaknya sendiri ketika terbukti melanggar aturan. Umar memandang bahwa hukum harus berdiri di atas semua kepentingan pribadi dan kelompok.

Sikap ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Umar menjadikan hadis ini sebagai pengingat bahwa kekuasaan adalah ujian berat. Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan secara konsisten agar kepercayaan rakyat terhadap negara tetap terjaga.

Etika Politik dan Kedekatan Pemimpin dengan Rakyat

Umar bin Khattab menjalankan kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Ia sering berkeliling pada malam hari untuk mengetahui langsung kondisi masyarakat tanpa pengawalan resmi. Dari kebiasaan inilah Umar mengetahui berbagai persoalan rakyat kecil, mulai dari kelaparan hingga ketidakadilan aparat pemerintah.

Dalam salah satu peristiwa terkenal, Umar membela seorang rakyat Mesir yang dizalimi oleh anak gubernur. Ia menegaskan bahwa tidak ada manusia yang berhak memperbudak manusia lain karena semua dilahirkan merdeka. Prinsip ini mencerminkan konsep persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, yang menjadi pilar utama negara hukum modern.

Analisis 

Kepemimpinan Umar bin Khattab menunjukkan bahwa konsep negara hukum dalam Islam bukan sekadar ideal normatif, melainkan telah dipraktikkan secara nyata. Prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, anti-nepotisme, dan perlindungan sosial menjadi fondasi pemerintahan Umar. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip konstitusional negara modern, termasuk Indonesia yang menegaskan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian, Umar bin Khattab tidak hanya layak dikenang sebagai tokoh sejarah Islam, tetapi juga sebagai model pemimpin negara yang menjadikan hukum dan etika sebagai dasar kekuasaan. Kepemimpinannya membuktikan bahwa negara yang adil dan berkeadaban hanya dapat terwujud apabila kekuasaan dibatasi oleh hukum dan dijalankan dengan tanggung jawab moral yang tinggi