Relasi Antar Lembaga Negara dalam Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945



Hukum Tata Negara

Photo :

• https://rmol.id/images/berita/normal/2018/10/964161_09561113102018_reformasi-hukum-tata-negara.jpg

Meskipun secara normatif sistem ketatanegaraan Indonesia telah dirancang seimbang, praktik hubungan antar lembaga negara masih menghadapi berbagai tantangan. Sengketa kewenangan, tarik-menarik kepentingan politik, serta perbedaan penafsiran terhadap norma konstitusi kerap muncul dalam dinamika ketatanegaraan.

Tidak jarang, hubungan antar lembaga negara mengalami ketegangan akibat perbedaan kepentingan dan tafsir kewenangan. Dalam konteks ini, mekanisme konstitusional seperti pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan negara hukum tidak hanya ditentukan oleh desain konstitusi, tetapi juga oleh komitmen aktor-aktor negara dalam menghormati hukum dan konstitusi.

Relasi antar lembaga negara merupakan cerminan dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan signifikan menuju sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, seimbang, dan akuntabel.

Pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances dirancang untuk mencegah dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan konstitusi dan kesadaran hukum para penyelenggara negara.

Dengan menjaga keseimbangan relasi antar lembaga negara, tujuan negara hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat dapat terus diupayakan.