Daluwarsa Dan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam
- https://marinews.mahkamahagung.go.id/static/2025/02/06/mediasi-hukum-geiJu.jpg
Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, daluwarsa dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kesulitan pembuktian akibat berlalunya waktu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menitikberatkan pada keadilan substantif, sementara hukum modern mengedepankan kepastian prosedural.
Pembuktian Dalam Hukum Islam
Pembuktian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-bayyinah, yang berarti segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan menghadirkan saksi dalam transaksi, menunjukkan pentingnya dokumentasi dan persaksian untuk menjaga hak.
Selain saksi, alat bukti lain meliputi pengakuan atau iqrar, sumpah, qarinah, dan bukti tertulis. Dalam hadis disebutkan bahwa bukti berada pada pihak yang mendakwa dan sumpah berada pada pihak yang mengingkari. Kaidah ini menjadi dasar distribusi beban pembuktian dalam perkara pidana dan perdata.
Para ulama seperti Ibn Qayyim memperluas makna bayyinah sebagai segala sesuatu yang dapat mengungkap kebenaran, termasuk indikasi kuat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam Islam tidak kaku, tetapi terbuka terhadap metode yang mengarah pada tegaknya keadilan.
Persaksian Sebagai Pilar Keadilan
Kesaksian atau syahadah merupakan alat bukti utama dalam hukum Islam. Surah At-Thalaq ayat 2 memerintahkan menghadirkan dua saksi yang adil dalam perkara penting. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan prosedural harus dijaga melalui integritas saksi.
Para fuqaha mensyaratkan saksi harus baligh, berakal, adil, dan memahami peristiwa yang disaksikan. Kewajiban menjadi saksi pada dasarnya bersifat fardu kifayah, namun dapat berubah menjadi fardu ‘ain apabila tidak ada orang lain yang mengetahui perkara tersebut.
Dalam sistem hukum Indonesia, kesaksian juga menjadi alat bukti utama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum nasional sama-sama menempatkan pembuktian sebagai fondasi tegaknya keadilan.
