Islamisasi dan Dinamika Kekuasaan Islam di Afrika Utara: Dinasti Idrisiyah dan Rustamiyah

Olret – Afrika kerap dipersepsikan sebagai wilayah dengan struktur masyarakat kesukuan yang keras dan sulit menerima perubahan. Namun sejarah justru mencatat bahwa Islam berkembang secara relatif damai dan mengakar kuat di Afrika, khususnya di wilayah Afrika Utara dan sub-Sahara.

Islamisasi di kawasan ini tidak semata digerakkan oleh ekspansi politik, tetapi juga melalui dakwah, perdagangan, dan integrasi sosial yang berkelanjutan sejak masa Nabi Muhammad saw, terutama melalui peristiwa hijrah ke Habasyah.

Perkembangan Islam di Afrika Utara kemudian melahirkan entitas politik Islam yang mandiri dan berdaulat, di antaranya Dinasti Idrisiyah dan Dinasti Rustamiyah. Kedua dinasti ini menjadi contoh penting bagaimana kekuasaan Islam tumbuh di luar pusat kekhalifahan Baghdad, dengan corak ketatanegaraan, hukum, dan sosial yang khas.

Dalam perspektif hukum populer, dinamika ini memperlihatkan bagaimana agama, kekuasaan, dan masyarakat berinteraksi dalam membentuk sistem pemerintahan regional Islam.

Proses Islamisasi Afrika Utara dan Sub-Sahara



PK. Kenegaraan Islam

Photo :

• https://4.bp.blogspot.com/-hG1vYLB-oa8/Vchu-ITspMI/AAAAAAAAAE8/2rMcBanaFIY/s1600/persia.jpg

Islamisasi Afrika dimulai sejak periode awal Islam dan berlangsung secara bertahap melalui jalur Afrika Utara. Proses ini tidak selalu dibarengi penaklukan bersenjata, melainkan banyak berlangsung melalui relasi dagang dan dakwah yang menyesuaikan dengan struktur sosial setempat.

Para pedagang Muslim menjadi agen penting dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Afrika, khususnya di wilayah sub-Sahara. Kesamaan pola Islamisasi Afrika sub-Sahara dengan Nusantara menunjukkan bahwa Islam memiliki kemampuan adaptif yang tinggi.

Nilai-nilai Islam diperkenalkan tanpa menghapus identitas lokal, sehingga dapat diterima sebagai sistem keyakinan sekaligus tata nilai sosial. Dalam jangka panjang, proses ini membentuk fondasi masyarakat Muslim Afrika yang relatif stabil dan berdaya secara politik.

Lahirnya Dinasti Idrisiyah di Maghrib al-Aqsha

Dinasti Idrisiyah merupakan dinasti Islam pertama yang berdiri di wilayah Maghrib al-Aqsha atau Maroko. Didirikan oleh Idris bin Abdullah pada akhir abad ke-8, dinasti ini lahir dari pergulatan politik antara kekuatan Syiah dan Abbasiyah.

Kekalahan kelompok Alawiyah dalam peristiwa Fakh memaksa Idris hijrah ke Afrika Utara dan membangun basis kekuasaan baru dengan dukungan kabilah Barbar. Keberhasilan Idrisiyah bertahan relatif lama menunjukkan kuatnya legitimasi sosial yang dimiliki dinasti ini.

Dukungan kabilah lokal serta letaknya yang jauh dari pusat kekhalifahan Abbasiyah membuat Idrisiyah mampu membangun pemerintahan mandiri. Secara hukum politik, Idrisiyah menjadi preseden awal berdirinya negara Islam regional yang tidak tunduk langsung pada otoritas khalifah.

Dinasti Rustamiyah dan Kekuasaan Ibadiyah di Afrika Utara



PK. Kenegaraan Islam

Photo :

• https://www.harapanrakyat.com/wp-content/uploads/2020/12/Dakwah-Nabi-Muhammad-SAW-Periode-Mekah-Melalui-2-Cara-1024x576.jpg

Berbeda dengan Idrisiyah yang berafiliasi Syiah moderat, Dinasti Rustamiyah berdiri atas dasar ajaran Khawarij Ibadiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdurrahman bin Rustam di Tahert, Aljazair, dan berkembang sebagai kekuatan politik yang menjunjung kesederhanaan, toleransi, dan kesalehan pemimpin.

Rustamiyah dikenal sebagai pemerintahan yang relatif inklusif. Berbagai kelompok keagamaan hidup berdampingan secara damai di bawah otoritas negara.

Dalam perspektif hukum, Rustamiyah menunjukkan model pemerintahan berbasis moralitas pemimpin dan konsensus masyarakat, di mana legitimasi politik tidak semata berasal dari keturunan, tetapi dari integritas dan kapasitas pemimpin.

Sistem Pemerintahan dan Struktur Kekuasaan

Sistem pemerintahan Dinasti Idrisiyah bercorak monarki herediter dengan penguatan simbol keagamaan sebagai sumber legitimasi. Kota Fez berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan Islam.

Keberadaan lembaga keagamaan dan pembangunan masjid memperkuat posisi negara sebagai penjaga hukum dan moral publik. Sementara itu, Dinasti Rustamiyah menerapkan mekanisme pemilihan pemimpin melalui musyawarah elite keagamaan.

Model ini menunjukkan praktik awal prinsip meritokrasi dalam pemerintahan Islam. Dalam konteks hukum tata negara, Rustamiyah menawarkan alternatif sistem kepemimpinan non-dinastik yang menekankan etika, keadilan, dan stabilitas sosial.

Pranata Sosial, Politik, dan Kehidupan Intelektual

Kedua dinasti memainkan peran penting dalam pembentukan pranata sosial Islam di Afrika Utara. Idrisiyah mendorong urbanisasi melalui pembangunan Fez sebagai kota kosmopolitan yang menampung imigran dari Andalusia dan Afrika lainnya.

Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan lintas wilayah. Rustamiyah menjadikan Tahert sebagai simpul perdagangan trans-Sahara dan pusat keilmuan Ibadiyah.

Kemakmuran ekonomi menopang stabilitas sosial dan mendorong lahirnya ulama serta pemikir Muslim. Dalam perspektif hukum populer, stabilitas pranata sosial ini menunjukkan bahwa keberhasilan negara sangat ditentukan oleh keseimbangan antara ekonomi, hukum, dan toleransi sosial.

Faktor Kemunduran dan Keruntuhan Dinasti

Kemunduran Dinasti Idrisiyah dipicu oleh konflik internal keluarga, lemahnya kepemimpinan, serta tekanan dari kekuatan eksternal seperti Fatimiyah. Fragmentasi politik dan konflik kesukuan melemahkan otoritas negara hingga akhirnya Idrisiyah runtuh pada awal abad ke-10.

Dinasti Rustamiyah mengalami nasib serupa akibat dinamika politik regional dan kebangkitan Dinasti Fatimiyah. Meskipun memiliki sistem sosial yang relatif stabil, Rustamiyah tidak mampu menahan tekanan militer dan ideologis dari kekuatan Syiah Fatimiyah. Keruntuhan ini menandai berakhirnya fase pemerintahan Ibadiyah di Afrika Utara.

Signifikansi Sejarah bagi Hukum dan Ketatanegaraan Islam

Keberadaan Dinasti Idrisiyah dan Rustamiyah membuktikan bahwa Islamisasi Afrika tidak hanya melahirkan komunitas religius, tetapi juga sistem ketatanegaraan yang berdaulat. Kedua dinasti menjadi laboratorium historis bagi relasi antara hukum Islam, kekuasaan politik, dan masyarakat multikultural.

Dalam konteks hukum populer, pengalaman Afrika Utara memberikan pelajaran penting bahwa negara Islam dapat tumbuh di luar pusat kekhalifahan, dengan model pemerintahan yang adaptif dan kontekstual.

Warisan ini relevan untuk memahami pluralitas praktik ketatanegaraan Islam dalam sejarah dan implikasinya bagi wacana hukum publik kontemporer.