Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara dan Peran Lembaga Perlindungan Hukum
- https://diklatlpkn.id/wp-content/uploads/2024/09/ombudsman.jpg
Olret –Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan kewenangan administratif tidak dapat dipisahkan dari potensi sengketa antara pemerintah dan warga negara. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara (HAN) hadir sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut sekaligus menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang adil.
Pertanggungjawaban pemerintah dalam HAN tidak hanya bertujuan menghukum kesalahan, tetapi juga memulihkan hak-hak warga negara serta memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, peran lembaga perlindungan hukum menjadi sangat krusial.
Asas Legalitas dan Pertanggungjawaban dalam HAN
Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada kewenangan yang sah. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, sebagaimana dikenal dalam adagium geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid.
Setiap penggunaan kewenangan administratif membawa konsekuensi hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kewenangan digunakan secara menyimpang, maka tindakan tersebut dapat digugat melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai jembatan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hukum bagi warga negara, sekaligus sebagai alat pengendali kekuasaan administratif.
Pertanggungjawaban Pemerintah melalui Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan forum utama bagi warga negara untuk menggugat tindakan administratif pemerintah. Melalui PTUN, keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diuji baik dari aspek prosedural maupun substansial.
Keberadaan PTUN menegaskan bahwa pemerintah tidak berada di atas hukum. Setiap keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dibatalkan oleh pengadilan. Selain memberikan keadilan bagi pencari keadilan, putusan PTUN juga memiliki fungsi korektif bagi pemerintah agar lebih cermat dan taat hukum dalam menjalankan kewenangannya.
Peran Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik
Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, berperan sebagai lembaga pengawas independen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman hadir untuk menangani maladministrasi yang sering kali tidak terjangkau oleh mekanisme peradilan.
Keunggulan Ombudsman terletak pada sifatnya yang mudah diakses, cepat, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Melalui rekomendasinya, Ombudsman dapat mendorong perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, Ombudsman menjadi pelengkap penting bagi peradilan administrasi dalam menjamin pertanggungjawaban pemerintah secara efektif.
