Perbandingan Mahkamah Konstitusi di Berbagai Negara: Menjaga Supremasi Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Modern
- https://assets.kompasiana.com/items/album/2023/11/13/pelanggaran-konstitusi-dan-legitimasi-kekuasaan-liputan6dotcom-655214caee794a0ec734d8e2.jpg?t=o&v=770
Keunikan sistem Jerman terletak pada kuatnya perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip proporsionalitas dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Prinsip ini berkembang pesat pasca Perang Dunia II sebagai respons terhadap pengalaman otoritarianisme.
Melalui pengujian konstitusional yang ketat, Mahkamah Konstitusi Jerman memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak-hak individu.
Dewan Konstitusi Perancis dan Model Pengujian Preventif
Filsafat Hukum
- https://thumb.viva.id/vivawisata/1265x711/2024/04/17/661f9a38d1b71-para-filsuf-yunani-dan-romawi-kuno_wisata.jpg
Perancis memiliki lembaga pengujian konstitusional yang dikenal sebagai Conseil Constitutionnel atau Dewan Konstitusi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Kelima Tahun 1958.
Pasal 56 Konstitusi Perancis mengatur komposisi Dewan Konstitusi yang terdiri dari sembilan anggota yang diangkat oleh Presiden Republik, Ketua Majelis Nasional, dan Ketua Senat.
Awalnya, Dewan Konstitusi Perancis dirancang untuk membatasi dominasi parlemen. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini menjadi aktor penting dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, terutama melalui mekanisme pengujian sebelum undang-undang diundangkan (a priori review).
Putusan Dewan Konstitusi bersifat final dan mengikat seluruh kekuasaan publik, menjadikannya salah satu model pengujian konstitusional yang banyak diadopsi di negara-negara Eropa.
Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia dalam Sistem Semi-Presidensial
Konstitusi sebagai Fondasi Negara Hukum
- pexel.com
Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia dibentuk berdasarkan Konstitusi Federasi Rusia Tahun 1993. Pasal 125 Konstitusi Federasi Rusia mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang federal, dekret Presiden, serta tindakan lembaga negara lainnya.
Selain itu, pengaturan lebih rinci terdapat dalam Federal Constitutional Law on the Constitutional Court of the Russian Federation. Mahkamah Konstitusi Rusia memiliki kewenangan luas, termasuk menyelesaikan sengketa kompetensi antar lembaga negara dan melindungi hak konstitusional warga negara.
Namun, dalam praktik ketatanegaraan Rusia, independensi Mahkamah Konstitusi sering kali dipengaruhi oleh dominasi kekuasaan eksekutif, khususnya Presiden, sehingga menimbulkan kritik terhadap efektivitas pengawasan konstitusional.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dan Penguatan Demokrasi Pasca Otoritarianisme
Filsafat Hukum
- https://marinews.mahkamahagung.go.id/static/2025/06/23/filsafat-hukum-48JVW.jpg
Korea Selatan membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari reformasi demokrasi setelah berakhirnya rezim otoriter. Dasar konstitusional Mahkamah Konstitusi Korea Selatan diatur dalam Pasal 111 Konstitusi Republik Korea.
Lembaga ini memiliki kewenangan menguji undang-undang, memutus sengketa konstitusional, membubarkan partai politik, serta menangani pengaduan konstitusional warga negara.
