Dar al-Islam dan Dar al-Harb dalam Fikih Politik Islam: Antara Teori Perang dan Realitas Perdamaian

Olret – Relasi antara negara Islam dan non-Islam sejak masa klasik menjadi perdebatan serius dalam khazanah fikih siyasah. Para ulama merumuskan dua teori besar, yakni teori yang berorientasi perang dan teori yang berorientasi perdamaian.

Dalam konteks inilah lahir klasifikasi dar al-Islam dan dar al-harb sebagai bentuk kategorisasi politik dan hukum internasional Islam klasik.

Al-Qur’an menegaskan universalitas risalah Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Saba’ (34):28 bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Namun pada saat yang sama, kebebasan beriman ditegaskan dalam Q.S. Yunus (10):99 dan Q.S. Al-Kahfi (18):29. Ketegangan antara universalitas dan realitas pluralitas inilah yang melahirkan ijtihad politik para fuqaha.

Dalam konteks modern, pembahasan ini tidak lagi sesederhana dikotomi perang dan damai, karena sistem negara-bangsa, hukum internasional, dan konstitusi modern telah mengubah lanskap politik global.

Latar Historis dan Dalil Normatif Pembagian Wilayah

Konsep dar al-Islam dan dar al-harb muncul dalam situasi politik abad awal Islam ketika terjadi konfrontasi terbuka antara komunitas Muslim Madinah dan kekuatan Romawi serta Persia. Ayat-ayat seperti Q.S. At-Taubah (9):5 dan Q.S. Al-Baqarah (2):216 sering dijadikan dasar legitimasi jihad dalam konteks perang defensif maupun ofensif.

Namun, ayat-ayat tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah turunnya. Banyak mufasir menjelaskan bahwa perintah perang berkaitan dengan agresi dan pengkhianatan perjanjian oleh pihak musyrikin. Dengan demikian, dalil tersebut bersifat kontekstual, bukan perintah perang permanen.

Para ulama kemudian melakukan ijtihad politik untuk merumuskan klasifikasi wilayah berdasarkan realitas geopolitik saat itu. Maka lahirlah pembagian dunia menjadi dar al-Islam dan dar al-harb sebagai perangkat analisis hukum, bukan sebagai doktrin teologis mutlak.

Perbedaan Mazhab dalam Menentukan Dar al-Islam

Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan indikator suatu wilayah disebut dar al-Islam. Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi menekankan pada berlakunya hukum Islam, meskipun penduduknya mayoritas non-Muslim. Pandangan ini menunjukkan pendekatan normatif berbasis sistem hukum.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah lebih menekankan aspek keamanan umat Islam dalam menjalankan agama. Jika umat Islam merasa aman dan bebas beribadah, maka wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai dar al-Islam. Pendekatan ini lebih bersifat sosiologis.

Tokoh modern seperti Sayyid Qutb juga mengaitkan status dar al-Islam dengan penerapan syariat. Namun dalam perkembangan kontemporer, Organisasi Konferensi Islam atau Organisasi Kerja Sama Islam menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan mayoritas penduduk Muslim dan identitas politik negara.

Dar al-Harb dan Dinamika Hubungan Internasional

Dar al-harb dalam literatur klasik dipahami sebagai wilayah yang tidak memberlakukan hukum Islam dan tidak memberikan jaminan keamanan bagi umat Islam. Namun klasifikasi ini lahir dalam situasi perang terbuka.

Muhammad Iqbal dan sejumlah pemikir kontemporer menjelaskan bahwa dar al-harb tidak selalu identik dengan medan perang aktif, melainkan wilayah yang tidak memiliki hubungan damai formal dengan negara Islam. Bahkan dalam praktik sejarah, diplomasi, arbitrase, dan perjanjian damai sering dilakukan.

Dengan berkembangnya hukum internasional modern dan Piagam PBB, paradigma relasi permanen berbasis perang menjadi tidak relevan. Negara-negara Muslim kini terlibat dalam sistem diplomasi global, yang lebih mencerminkan teori perdamaian dibanding teori konflik permanen.

Konsep Keamanan dan Kebebasan Beragama

Hadis-hadis Nabi SAW memberikan landasan kuat bagi perlindungan non-Muslim yang terikat perjanjian. Dalam riwayat Shahih Al-Bukhari disebutkan bahwa siapa yang membunuh mu’ahid tidak akan mencium bau surga. Pesan ini menunjukkan penghormatan Islam terhadap komitmen damai.

Riwayat dalam Sunan An-Nasa'i dan Sunan Abu Dawud juga menegaskan larangan keras melanggar perjanjian. Artinya, dalam fikih klasik sekalipun, relasi damai memiliki legitimasi kuat.

Hal ini memperlihatkan bahwa Islam tidak mengajarkan perang tanpa batas, melainkan perang sebagai respons terhadap agresi. Perlindungan terhadap pihak yang terikat perjanjian menjadi prinsip fundamental dalam hukum internasional Islam klasik.

Relevansi Konsep Klasik dalam Negara Modern

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia dan India, yang tidak secara formal menyatakan diri sebagai negara Islam tetapi menjamin kebebasan beragama, banyak sarjana mengkategorikannya sebagai dar al-Islam dalam makna sosiologis.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama. Dengan demikian, kriteria keamanan dan kebebasan beribadah terpenuhi. Pendekatan ini lebih sesuai dengan realitas kontemporer dibanding klasifikasi konflik permanen.

Dengan demikian, dar al-Islam dan dar al-harb lebih tepat dipahami sebagai produk ijtihad kontekstual, bukan kategori teologis final. Pembacaan modern menuntut pendekatan maqashid syariah yang menekankan keadilan, keamanan, dan perdamaian.