Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Fondasi Etik dan Yuridis Negara Hukum
- https://lokerpintar.id/wp-content/uploads/2021/08/Prospek-Kerja-Jurusan-Hukum-2.jpg
Selain itu, AAUPB memiliki daya ikat yang kuat meskipun sebagian besar bersifat tidak tertulis. Dalam praktik, pelanggaran terhadap AAUPB dapat berimplikasi serius terhadap keabsahan keputusan administrasi negara, bahkan berujung pada pembatalan oleh pengadilan.
Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum Indonesia
hukum administrasi
- https://pdb-lawfirm.id/wp-content/uploads/2023/03/tata-usaha-negara.jpg
Dalam sistem hukum Indonesia, AAUPB menempati posisi strategis sebagai norma hukum tidak tertulis yang mengikat penyelenggara pemerintahan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak identik dengan undang-undang semata, melainkan mencakup pula prinsip-prinsip dasar yang hidup dalam praktik hukum.
Penguatan kedudukan AAUPB tercermin dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara eksplisit mewajibkan setiap pejabat pemerintahan menjadikan AAUPB sebagai dasar dalam menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi. Ketentuan ini menandai transformasi AAUPB dari doktrin akademik menjadi norma hukum positif.
Dengan pengakuan tersebut, AAUPB berfungsi sebagai jembatan antara hukum tertulis dan keadilan substantif. Pemerintah tidak lagi cukup berlindung di balik legalitas formal, tetapi juga dituntut memenuhi standar kepatutan dan keadilan.
Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum Indonesia
Dalam sistem hukum Indonesia, AAUPB menempati posisi strategis sebagai norma hukum tidak tertulis yang mengikat penyelenggara pemerintahan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak identik dengan undang-undang semata, melainkan mencakup pula prinsip-prinsip dasar yang hidup dalam praktik hukum.
Penguatan kedudukan AAUPB tercermin dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara eksplisit mewajibkan setiap pejabat pemerintahan menjadikan AAUPB sebagai dasar dalam menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi. Ketentuan ini menandai transformasi AAUPB dari doktrin akademik menjadi norma hukum positif.
Dengan pengakuan tersebut, AAUPB berfungsi sebagai jembatan antara hukum tertulis dan keadilan substantif. Pemerintah tidak lagi cukup berlindung di balik legalitas formal, tetapi juga dituntut memenuhi standar kepatutan dan keadilan.
Fungsi AAUPB dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, AAUPB berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang bersifat samar atau multitafsir. Melalui AAUPB, pejabat diarahkan untuk mengambil keputusan yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan umum.
