Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Fondasi Etik dan Yuridis Negara Hukum

Selain itu, AAUPB memiliki daya ikat yang kuat meskipun sebagian besar bersifat tidak tertulis. Dalam praktik, pelanggaran terhadap AAUPB dapat berimplikasi serius terhadap keabsahan keputusan administrasi negara, bahkan berujung pada pembatalan oleh pengadilan.

Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum Indonesia



hukum administrasi

Photo :

• https://pdb-lawfirm.id/wp-content/uploads/2023/03/tata-usaha-negara.jpg

Dalam sistem hukum Indonesia, AAUPB menempati posisi strategis sebagai norma hukum tidak tertulis yang mengikat penyelenggara pemerintahan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak identik dengan undang-undang semata, melainkan mencakup pula prinsip-prinsip dasar yang hidup dalam praktik hukum.

Penguatan kedudukan AAUPB tercermin dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara eksplisit mewajibkan setiap pejabat pemerintahan menjadikan AAUPB sebagai dasar dalam menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi. Ketentuan ini menandai transformasi AAUPB dari doktrin akademik menjadi norma hukum positif.

Dengan pengakuan tersebut, AAUPB berfungsi sebagai jembatan antara hukum tertulis dan keadilan substantif. Pemerintah tidak lagi cukup berlindung di balik legalitas formal, tetapi juga dituntut memenuhi standar kepatutan dan keadilan.

Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, AAUPB menempati posisi strategis sebagai norma hukum tidak tertulis yang mengikat penyelenggara pemerintahan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak identik dengan undang-undang semata, melainkan mencakup pula prinsip-prinsip dasar yang hidup dalam praktik hukum.

Penguatan kedudukan AAUPB tercermin dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara eksplisit mewajibkan setiap pejabat pemerintahan menjadikan AAUPB sebagai dasar dalam menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi. Ketentuan ini menandai transformasi AAUPB dari doktrin akademik menjadi norma hukum positif.

Dengan pengakuan tersebut, AAUPB berfungsi sebagai jembatan antara hukum tertulis dan keadilan substantif. Pemerintah tidak lagi cukup berlindung di balik legalitas formal, tetapi juga dituntut memenuhi standar kepatutan dan keadilan.

Fungsi AAUPB dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, AAUPB berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang bersifat samar atau multitafsir. Melalui AAUPB, pejabat diarahkan untuk mengambil keputusan yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Halaman Selanjutnya

Bagi masyarakat, AAUPB berperan sebagai instrumen perlindungan hukum. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, pelanggaran terhadap AAUPB dapat dijadikan dasar gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang merugikan hak warga negara.