Badan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Klasifikasi, Karakter, dan Relevansi Pengaturannya

Badan Hukum Privat dalam Kerangka Regulasi Terkini

Badan hukum privat merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang keperdataan dan bertujuan memenuhi kepentingan ekonomi, sosial, atau keagamaan. Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum privat yang paling dominan kini tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021.
Sementara itu, yayasan tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dan koperasi masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan kecenderungan negara untuk mendorong kemudahan berusaha, namun tetap mempertahankan prinsip pemisahan kekayaan dan tanggung jawab badan hukum sebagai elemen utama perlindungan hukum.

Analisis Reflektif

Perkembangan pengaturan badan hukum di Indonesia mencerminkan adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pembaruan regulasi, khususnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang P2SK, menunjukkan arah kebijakan hukum yang berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan kepentingan umum. Dalam konteks ini, pemahaman yang tepat mengenai klasifikasi dan karakter badan hukum menjadi sangat penting, tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas. Badan hukum tidak sekadar instrumen hukum formal, melainkan sarana untuk mewujudkan keteraturan, keadilan, dan keberlanjutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.