Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pilar Kontrol Yudisial atas Kekuasaan Pemerintahan
- https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1639101104/ri2mbapvek2dpkq5tx7p.jpg
Olret –Dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan pemerintahan tidak boleh berjalan tanpa mekanisme pengawasan. Setiap tindakan administrasi negara yang berdampak pada hak warga negara harus dapat diuji secara hukum. Di sinilah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menemukan relevansi konstitusionalnya sebagai sarana kontrol yudisial terhadap kekuasaan eksekutif.
PTUN tidak hanya dimaknai sebagai lembaga penyelesai sengketa administratif, tetapi juga sebagai simbol hadirnya negara hukum yang menempatkan warga negara dan pemerintah dalam kedudukan yang setara di hadapan hukum. Keberadaannya menjadi jembatan antara kepentingan administrasi negara dan perlindungan hak individual. Melalui kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara, PTUN berfungsi menjaga agar tindakan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum, asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip keadilan substantif.
Pengertian dan Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sengketa tersebut lahir akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak atau kepentingan hukum warga negara.
Secara historis, gagasan peradilan administrasi telah dikenal sejak masa Hindia Belanda melalui mekanisme administratief beroep. Namun, mekanisme ini belum sepenuhnya menjamin independensi dan perlindungan hukum bagi rakyat. Setelah kemerdekaan, penyelesaian sengketa administrasi masih tersebar melalui peradilan umum dan badan khusus, sehingga belum terbentuk sistem yang terpadu.
Pembentukan PTUN secara formal melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menandai lahirnya sistem peradilan administrasi yang mandiri di Indonesia. Perubahan melalui UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 memperkuat posisi PTUN sebagai instrumen kontrol hukum terhadap tindakan pemerintahan, sejalan dengan prinsip negara hukum modern.
Asas dan Karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara
Asas praduga keabsahan menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat tata usaha negara dianggap sah sebelum dibatalkan oleh putusan pengadilan. Asas ini mencerminkan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan hak warga negara untuk menggugat tindakan administrasi yang merugikan.
Selain itu, PTUN menganut asas keaktifan hakim dalam proses persidangan. Hakim tidak semata-mata menunggu pembuktian para pihak, tetapi berperan aktif menggali kebenaran materiil. Keaktifan ini menjadi kompensasi atas ketimpangan posisi antara warga negara dan pejabat pemerintah yang memiliki otoritas publik.
