Perbandingan Hukum Tata Negara, Dinamika Ketatanegaraan di Negara Malaysia dan India
- Gemini Ai
Parlemen dan Dinamika Demokrasi Konstitusional Malaysia
Parlemen Malaysia merupakan lembaga legislatif tertinggi yang menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta representasi kepentingan rakyat.
Parlemen bersifat bikameral dengan Dewan Rakyat sebagai representasi langsung rakyat dan Dewan Negara sebagai kamar peninjau yang memberikan keseimbangan dalam proses legislasi.
Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika politik Malaysia mengalami perubahan signifikan, terutama dengan bergesernya dominasi koalisi politik yang telah lama berkuasa. Perubahan ini menandai penguatan peran parlemen sebagai arena demokrasi konstitusional.
Dari perspektif hukum tata negara, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem parlementer Malaysia semakin diuji dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menyalurkan aspirasi rakyat.
Sejarah dan Fondasi Ketatanegaraan India
India meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947 dan secara resmi menjadi negara republik pada tahun 1950. Berbeda dengan Malaysia, India memilih untuk tidak mempertahankan institusi monarki, melainkan membangun negara berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi India dirancang sebagai dokumen hukum yang komprehensif untuk mengatur negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi.
Konstitusi India menegaskan prinsip demokrasi, federalisme, sekularisme, dan supremasi hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Sebagai salah satu konstitusi terpanjang di dunia, Constitution of India dirancang untuk menjawab kompleksitas sosial dan politik India, sekaligus memberikan ruang adaptasi melalui mekanisme amandemen konstitusional.
Sistem Pemerintahan dan Struktur Parlemen India
Ilustrasi VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda.
- Ist
India menganut sistem pemerintahan parlementer dengan Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.
Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, sementara Presiden menjalankan fungsi simbolik dan konstitusional. Sistem ini mencerminkan pengaruh kuat tradisi ketatanegaraan Inggris yang dikombinasikan dengan prinsip demokrasi modern.
Parlemen India bersifat bikameral, terdiri atas Lok Sabha dan Rajya Sabha. Lok Sabha sebagai majelis rendah memiliki legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, sedangkan Rajya Sabha mewakili kepentingan negara bagian. Dengan sistem multipartai yang sangat dinamis, parlemen India menjadi pusat perdebatan kebijakan publik dan penentu arah politik nasional.
Kekuasaan Yudikatif dan Prinsip Negara Hukum
