Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Fondasi Etik dan Yuridis Negara Hukum
- https://lokerpintar.id/wp-content/uploads/2021/08/Prospek-Kerja-Jurusan-Hukum-2.jpg
Olret – Dalam konsepsi negara hukum, kekuasaan pemerintahan tidak dapat dijalankan semata-mata berdasarkan kehendak penguasa. Kekuasaan harus dibatasi, dikendalikan, dan diarahkan oleh hukum agar tidak menjelma menjadi alat penindasan terhadap warga negara.
Pembatasan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga melalui prinsip-prinsip hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik pemerintahan.
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) hadir sebagai instrumen etik dan yuridis untuk mengawal jalannya pemerintahan. AAUPB berfungsi sebagai rambu-rambu yang menuntun penyelenggara negara agar setiap tindakan dan keputusan administrasi negara tetap berada dalam koridor kepatutan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Latar Belakang Historis dan Evolusi AAUPB
hukum administrasi
- https://lokerpintar.id/wp-content/uploads/2021/08/Prospek-Kerja-Jurusan-Hukum-2.jpg
AAUPB tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil perkembangan historis dari praktik hukum administrasi di negara-negara Eropa Kontinental, khususnya Belanda. Konsep algemene beginselen van behoorlijk bestuur berkembang sebagai respons atas meluasnya peran negara dalam kehidupan masyarakat, yang menuntut adanya mekanisme pengendalian kekuasaan administratif.
Dalam perkembangannya, asas-asas ini tidak selalu dituangkan secara tertulis dalam undang-undang, tetapi dibentuk dan diperkaya melalui praktik peradilan administrasi. Hakim berperan aktif menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat untuk menilai kepatutan tindakan pemerintah. Dari sinilah AAUPB berkembang sebagai norma hukum yang bersifat dinamis dan kontekstual.
Di Indonesia, AAUPB diadopsi dan dikembangkan seiring dengan penguatan prinsip negara hukum pasca-reformasi. Kebutuhan akan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel mendorong AAUPB menjadi landasan normatif penting dalam penyelenggaraan administrasi negara.
Pengertian dan Karakteristik AAUPB dalam Hukum Administrasi
hukum administrasi
- https://siplawfirm.id/wp-content/uploads/2023/06/law2-980x653.jpg
Secara konseptual, AAUPB dapat dipahami sebagai seperangkat nilai etik dan prinsip hukum yang mengatur cara bertindak pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. AAUPB tidak hanya mengatur apa yang boleh dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tidak melanggar rasa keadilan.
Salah satu karakteristik utama AAUPB adalah sifatnya sebagai konsep terbuka. Artinya, AAUPB tidak memiliki rumusan tertutup dan final, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan sosial, politik, dan hukum. Sifat terbuka ini memungkinkan AAUPB tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas persoalan administrasi negara.
Selain itu, AAUPB memiliki daya ikat yang kuat meskipun sebagian besar bersifat tidak tertulis. Dalam praktik, pelanggaran terhadap AAUPB dapat berimplikasi serius terhadap keabsahan keputusan administrasi negara, bahkan berujung pada pembatalan oleh pengadilan.
Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum Indonesia
hukum administrasi
- https://pdb-lawfirm.id/wp-content/uploads/2023/03/tata-usaha-negara.jpg
Dalam sistem hukum Indonesia, AAUPB menempati posisi strategis sebagai norma hukum tidak tertulis yang mengikat penyelenggara pemerintahan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak identik dengan undang-undang semata, melainkan mencakup pula prinsip-prinsip dasar yang hidup dalam praktik hukum.
Penguatan kedudukan AAUPB tercermin dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara eksplisit mewajibkan setiap pejabat pemerintahan menjadikan AAUPB sebagai dasar dalam menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi. Ketentuan ini menandai transformasi AAUPB dari doktrin akademik menjadi norma hukum positif.
Dengan pengakuan tersebut, AAUPB berfungsi sebagai jembatan antara hukum tertulis dan keadilan substantif. Pemerintah tidak lagi cukup berlindung di balik legalitas formal, tetapi juga dituntut memenuhi standar kepatutan dan keadilan.
Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum Indonesia
Dalam sistem hukum Indonesia, AAUPB menempati posisi strategis sebagai norma hukum tidak tertulis yang mengikat penyelenggara pemerintahan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak identik dengan undang-undang semata, melainkan mencakup pula prinsip-prinsip dasar yang hidup dalam praktik hukum.
Penguatan kedudukan AAUPB tercermin dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara eksplisit mewajibkan setiap pejabat pemerintahan menjadikan AAUPB sebagai dasar dalam menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi. Ketentuan ini menandai transformasi AAUPB dari doktrin akademik menjadi norma hukum positif.
Dengan pengakuan tersebut, AAUPB berfungsi sebagai jembatan antara hukum tertulis dan keadilan substantif. Pemerintah tidak lagi cukup berlindung di balik legalitas formal, tetapi juga dituntut memenuhi standar kepatutan dan keadilan.
Fungsi AAUPB dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, AAUPB berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang bersifat samar atau multitafsir. Melalui AAUPB, pejabat diarahkan untuk mengambil keputusan yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan umum.
Bagi masyarakat, AAUPB berperan sebagai instrumen perlindungan hukum. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, pelanggaran terhadap AAUPB dapat dijadikan dasar gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang merugikan hak warga negara.
Sementara itu, bagi hakim PTUN, AAUPB menjadi alat uji untuk menilai keabsahan suatu keputusan administrasi. Dengan demikian, AAUPB memperkuat fungsi pengawasan yudisial terhadap tindakan pemerintahan.
AAUPB sebagai Instrumen Pembatas Kekuasaan Negara
Salah satu esensi utama AAUPB adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dalam negara hukum, setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus dijalankan sesuai tujuan pemberiannya dan tidak boleh disalahgunakan.
AAUPB berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal dan eksternal terhadap penggunaan kewenangan administratif. Prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan wewenang memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab.
Dengan penerapan AAUPB secara konsisten, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi moral di mata masyarakat. Inilah yang menjadikan AAUPB sebagai fondasi etik dan yuridis negara hukum modern.
