Dinamika Lembaga Negara di Indonesia: Dari Sejarah Kekuasaan hingga Arsitektur Konstitusi Modern
- https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/01hbzsypnmaybrwjpyakc5c7dr.jpg
Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945, sehingga memperoleh legitimasi demokratis yang kuat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga konstitusional yang kewenangannya dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945. Perubahan ini menandai pergeseran menuju sistem presidensial yang lebih seimbang.
Penguatan Fungsi Lembaga Perwakilan dan Kekuasaan Kehakiman
Pasca-amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat mengalami penguatan kewenangan legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945. DPR tidak lagi sekadar lembaga pendamping Presiden, melainkan mitra sejajar dalam pembentukan undang-undang.
Di sisi lain, kekuasaan kehakiman ditegaskan sebagai kekuasaan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya diberi jaminan independensi untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi kekuasaan lain.
Lahirnya Lembaga Negara Baru dan Lembaga Independen
Amandemen UUD 1945 juga melahirkan lembaga negara baru yang berperan penting dalam menjaga demokrasi dan konstitusionalisme.
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 memiliki kewenangan strategis untuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, serta memutus perselisihan hasil pemilu.
Selain itu, Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 hadir untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Di luar lembaga konstitusional tersebut, berkembang pula berbagai lembaga independen yang dibentuk melalui undang-undang sebagai respons atas kebutuhan pengawasan dan pelayanan publik yang lebih efektif.
Relasi Antar Lembaga Negara dalam Prinsip Checks and Balances
Hubungan antar lembaga negara pasca-amandemen dirancang untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan. Prinsip checks and balances menjadi landasan utama dalam mencegah pemusatan kekuasaan.
Presiden tidak dapat menjalankan kewenangannya secara absolut karena setiap kebijakan strategis memerlukan persetujuan atau pengawasan dari DPR. Di sisi lain, DPR juga tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena setiap produk undang-undang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
Pola hubungan ini mencerminkan upaya konstitusi untuk menciptakan tata kelola negara yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.
Dinamika Ketatanegaraan Indonesia
Perkembangan lembaga negara di Indonesia menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah dokumen yang statis, melainkan kerangka hidup yang terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
