Demokrasi dalam Negara Hukum Indonesia: Konsep, Prinsip, dan Dinamika Perkembangannya Pasca Reformasi

Olret – Demokrasi merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan hukum. Artikel ini mengkaji konsep, prinsip, serta perkembangan demokrasi Indonesia dalam sistem ketatanegaraan modern.

Demokrasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara modern yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam negara hukum, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan berpendapat atau mekanisme pemilihan umum semata, melainkan sebagai sistem yang mengatur hubungan antara rakyat dan kekuasaan negara berdasarkan hukum.

Indonesia sebagai negara yang merdeka sejak tahun 1945 telah memilih demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, praktik demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang panjang dan kompleks seiring perubahan politik, sosial, dan hukum yang terus berkembang.

Konsep dan Pengertian Demokrasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Secara etimologis, demokrasi berasal dari istilah Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, sehingga demokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat.

Dalam perspektif hukum tata negara, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan, dalam proses pengambilan keputusan politik yang mengikat. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Abraham Lincoln yang menyebut demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Dengan demikian, demokrasi Indonesia harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan semata-mata kehendak mayoritas. Demokrasi juga mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan kebebasan politik berjalan secara setara dan bertanggung jawab, sehingga demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral, tetapi juga menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Prinsip, Asas, dan Nilai Demokrasi sebagai Fondasi Kehidupan Bernegara.

Prinsip demokrasi pada hakikatnya bertumpu pada pengakuan terhadap persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai elemen yang tidak terpisahkan. Prinsip supremasi hukum menjadi penopang utama agar pelaksanaan demokrasi tidak melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang.