Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati Tinjau Dapur MBG di Purwadadi, Pastikan Pelaksanaan Sesuai SOP

Anggota DPRD Jabar Hj. Tina Wiryawati tinjau dapur MBG di Purwadadi.
Sumber :
  • AT

Ciamis, Olret – Dalam upaya memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 13, Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., melakukan kegiatan pengawasan lapangan ke Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Senin (6/10/2025).

Tina Wiryawati Pastikan Rekrutmen SPPG Ciamis Transparan, Gandeng Akademisi Unigal untuk Jaga Profesionalitas

Kunjungan tersebut menjadi wujud nyata tanggung jawab wakil rakyat dalam memastikan transparansi dan kualitas pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Tina meninjau langsung salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Purwadadi. Ia menyoroti pentingnya pelaksanaan dapur MBG yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dukung 'Ciamis Kabupaten Zakat', BAZNAS dan OJK Sinergi Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah

Menurutnya, kepatuhan SOP menjadi kunci keberhasilan program, terutama dalam menjaga kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.

''Kita tahu banyak pemberitaan soal dapur MBG yang belum sesuai SOP. Karena itu saya ingin memastikan pelaksanaan di lapangan benar-benar taat aturan,” tegas Tina.

Hasil Seleksi PPPK Tahap II Tenaga Teknis Ciamis 2024 Diumumkan, Simak Daftar dan Arti Kodenya!

Ia menambahkan, ada tiga prinsip utama yang wajib dipegang para relawan dan pelaksana program, yakni kebersihan dapur, kepatuhan prosedural, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat penerima manfaat.

Tina Wiryawati Tekankan Fungsi DPRD Sebagai Pengawasan, Bukan Pelaksana Program

Hj. Tina Wiryawati tinjau dapur MBG di Purwadadi.

Photo :
  • ART

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa peran DPRD adalah melakukan pengawasan dan evaluasi, bukan sebagai pelaksana teknis program MBG.

Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian di lapangan, hasil pengawasan akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang berwenang menangani tindak lanjut.

''Kalau ada pelanggaran SOP, tentu kami laporkan ke BGN. Bahkan sekarang BGN sudah membuka hotline pengaduan agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujarnya.

Langkah ini, menurutnya, penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan program MBG di seluruh Jawa Barat.

MBG Dorong Ekonomi Lokal dan Kemandirian Daerah

Di luar aspek pengawasan, Tina juga menyoroti dampak ekonomi positif dari program MBG.

Satu dapur SPPG, kata dia, bisa menyerap 40 hingga 50 tenaga kerja lokal serta meningkatkan permintaan terhadap komoditas pertanian dan peternakan setempat.

''Dari sisi ekonomi, program ini luar biasa. Permintaan beras, sayur, telur, dan bahan pangan lokal meningkat signifikan. Ini bukan hanya soal gizi, tapi juga soal pemberdayaan ekonomi rakyat,” jelasnya.

Program MBG, menurut Tina, bukan sekadar bantuan konsumsi, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi daerah yang menggerakkan petani, peternak, dan UMKM pangan.

DPRD Dorong Evaluasi Berkelanjutan

Menutup kegiatan pengawasan, Hj. Tina Wiryawati menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program MBG secara berkala.

''Setiap program baru tentu perlu penyempurnaan. Karena itu, pengawasan harus terus dilakukan agar pelaksanaannya benar-benar sesuai tujuan dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. *AT