Bongkar Kartel Haji: Di Balik Antrean 27 Tahun dan "Jalur Cepat" Miliaran Rupiah

Olret – Ibadah haji adalah puncak spiritual bagi umat Islam, sebuah perjalanan suci ke Tanah Suci. Namun, di Indonesia, mimpi suci ini harus berhadapan dengan realitas yang pahit: antrean hingga 27 tahun dan praktik culas yang dikenal sebagai "Kartel Haji."

Dalam sebuah wawancara blak-blakan, Wakil Menteri Haji dan Umrah, dr. H. Dahnil Anzar Simanjuntak, membongkar bagaimana sektor yang seharusnya paling bersih ini justru dikotori oleh korupsi, dan mengapa Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian baru untuk memutus rantai mafia tersebut.

Antrean Panjang dan 'Jalur Kilat' Ilegal

Realitas pertama yang harus dihadapi calon jemaah haji reguler adalah penantian yang tak berkesudahan. Dengan kuota haji Indonesia hanya sekitar 221.000 per tahun, jemaah harus bersabar hingga rata-rata 27 tahun untuk giliran berangkat.

Ironisnya, di tengah penantian para petani dan buruh yang menabung puluhan tahun, muncul "jalur cepat" yang ilegal dan sangat mahal. Jalur ini memanfaatkan visa khusus dari Arab Saudi yang dikenal sebagai Furoda.

"Furoda itu sebenarnya visa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saudi... tapi oleh banyak pihak itu diperdagangkan bahkan ada yang Rp1 miliar," ungkap Dahnil.

Jalur-jalur ilegal ini—termasuk praktik "flexing ibadah" oleh figur publik—adalah pelanggaran hukum dan tindakan yang zalim. Dahnil Anzar menegaskan, satu-satunya cara legal untuk memotong antrean adalah dengan lulus seleksi sebagai petugas haji (seperti dokter haji) yang bertugas melayani jemaah, bukan sebagai jemaah biasa.

Melawan Kartel dan Kebocoran Triliunan Rupiah

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah langkah berani Presiden Prabowo untuk melakukan spesialisasi dan pembersihan total. Sektor haji dan umrah mengelola perputaran uang yang sangat besar, mencapai Rp40 hingga Rp60 triliun per tahun. Skala ekonomi yang masif inilah yang menarik para pemburu rente.

Wamen Dahnil Anzar dengan tegas menyatakan keberadaan "Kartel Haji" yang membuat industri ini sangat tertutup. Ia mengungkap adanya kebocoran dan inefisiensi yang diperkirakan mencapai 20 hingga 30% dari total anggaran di setiap pos, mulai dari katering hingga akomodasi di Tanah Suci.

Target utama kementerian baru ini adalah menghilangkan kebocoran triliunan rupiah tersebut agar biaya haji bisa diturunkan bagi masyarakat, meskipun nilai tukar dolar terus meningkat.

Tiga Gebrakan Kementerian Baru

Untuk mewujudkan pengelolaan haji yang berintegritas dan efisien, Kementerian Haji dan Umrah langsung tancap gas dengan sejumlah terobosan:

Pembersihan Data Batu: Kementerian sedang mengaudit data antrean haji untuk mengeliminasi "data batu"—data jemaah yang sudah meninggal atau tidak mampu—yang selama ini diduga dimanipulasi untuk diperdagangkan.

Manasik Kesehatan: Menekan angka kematian jemaah haji Indonesia yang saat ini tertinggi di dunia. Jemaah yang akan berangkat akan menjalani Manasik Kesehatan secara ketat untuk memastikan kondisi fisik mereka siap menghadapi ibadah yang dikenal sebagai "ibadah fisik" tersebut.

Keadilan Antrean: Memastikan waktu tunggu di seluruh Indonesia menjadi berkeadilan dan rata. Disparitas antrean yang sebelumnya ekstrem (misalnya 19 tahun di satu daerah dan 48 tahun di daerah lain) harus dihapuskan.

Melalui langkah-langkah ini, pesan Wamen Dahnil sangat jelas: ibadah suci harus ditempuh dengan cara yang suci. Tidak ada lagi ruang bagi praktik kotor dan perampasan hak jemaah yang telah berkorban puluhan tahun.

Sumber dan referensi artikel : Youtube  dr. Richard Lee dengan judul ADA ARTIS TIBA2 HAJI TANPA ANTRI !! BONGKAR KARTEL HAJI !! | DAHNIL ANZAR