Emang Boleh Hak Orang Kaya dan Miskin Dibedakan?
- Pixabay
Namun, muncul pertanyaan di mana peranan pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai legalitas tertinggi dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bukankah dengan adanya Kartu Indonesia Sehat/Jaminan Kesehatan diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis? Jawaban bisa saya katakan iya atau tidak.
Lihat saja, meskipun program tersebut telah disediakan pemerintah tetapi sering saja terjadi salah sasaran, sepatutnya hanya masyarakat miskinlah yang berhak mendapatkannya supaya hal serupa mampu juga dirasakan seperti orang kaya, justru banyak juga dimanfaatkan oleh mafia pengeruk laba.
Akhirnya banyak terjadi praktek-praktek kapitalistik dalam pelayanan terhadap masyarakat meskipun sudah membawa Kartu Jaminan Sosial, mereka tetap tidak diperlakukan sama halnya orang-orang yang mampu secara ekonomi hanya karena mereka dapat membayarnya mahal-mahal.
Hal lain serupa dalam pandangan Amartya Sen pemikir dari India dalam konsepnya mengenai kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan dalam masyarakat terjadi karena tidak adanya peluang yang sama antara golongan masyarakat atas dengan masyarakat bawah.
Akses itulah yang menjadi pembatas dalam menentukan nasib apakah menjadi orang miskin ataupun kaya. Mulai sejak berada dalam kandungan, ketika ibu hamil dan bayi tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang serupa contohnya dalam hal mendapatkan makanan bergizi, controling dokter secara rutin serta faktor lingkungan yang bersih maka akan berindikasi pada kelahiran bayi yang tidak normal di mana kebanyakan korbannya lagi-lagi orang-orang miskin.
Pendidikan
Sama halnya pada saat menempuh dunia pendidikan, orang kaya bebas menentukan pendidikan yang berkualitas sedangkan masyarakat kecil belum tentu bisa. Lalu apa yang terjadi, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai berpotensi lebih banyak dirasakan kepada mereka yang dapat menempuh pendidikan berkualitas.
Kemudian, dalam kritikan Karl Max pada masyarakat sosial, bahwa hanya kelas dominanlah yang dapat menjadi aktor utama dalam mengendalikan ekonomi dan politik. Selalu terjadi pertentangan kelas antara orang kaya dan miskin yang berindikasi pada kelas menindas dan tertindas.
Walaupun untuk dapat menjadi penguasa/pemimpin memiliki hak yang sama tetapi itu sifatnya hanyalah teoretis, tetapi secara praktek ketika tidak mempunyai modal/uang maka pada waktu itu juga dengan mudah dapat disingkirkan.